MENANTI KETUM PB PGRI BARU, PEJUANG GURU (BUKAN Unifah) Oleh: Dr. Andi Asrun, SH Pengacara Guru/Akademisi
MENANTI KETUM PB PGRI BARU, PEJUANG GURU (BUKAN Unifah)
Oleh: Dr. Andi Asrun, SH
Pengacara Guru/Akademisi
PENGANTAR
PGRI dalam dua bulan ke depan akan memilih “nahkoda” untuk mengurus PB PGRI, atau tepatnya di bulan Juli 2019. Beragam agenda kerja untuk perjuangan sudah menghadang di depan mata, yaitu mulai mengefektifkan roda organisasi berdasarkan prinsip “transparansi, akuntabilitas, dan solideritas” sampai kepada perjuangan nasib “Guru Honorer” yang menanti diangkat sebagai Guru PNS. Dalam satu ungkapan dapat dikatakan dicari “Ketum PB PGRI yang demokratis dan berempati pada perjuangan nasib guru”.
Berikut ini catatan perjuangan PB PGRI di era Almarhum Prof.Dr. Moh Surya dan catatan perjuangan guru oleh PGRI Provinsi SULSEL, sebagai pembanding prestasi Ketum PB PGRI Unifah.
PERJUANGAN PGRI di Era Prof. Surya
Saya kira sampai saat ini citra positif kepengurusan PB PGRI di era reformasi 1998 masih dipegang oleh Ketua Umum PB PGRI Prof. Dr. Moh. Surya. Beliau wafat beberapa bulan lalu tahun 2018. Saya tidak mengecilkan peran almarhum Dr. Sulistyo sebagai Ketua Umum PB PGRI. Dahulu Pak Sulis selalu bangga menggunakan batik Kusuma bangsa dimana pun berada termasuk kalau dia hendak bepergian ke PGRI Provinsi atau Kabupaten/Kota. Prilaku berbeda dengan Unifa, yang menghadiri acara kabupaten kota tanpa sepengetahuan Pengurus PGRI Provinsi. Ini tidak etis.
Keganjilan pada Unifa adalah menghadiri kegiatan di forum luar negeri tanpa merasa penting untuk memberi kesempatan kepada Pengurus Besar PGRI lainnya untuk menggantikannya, padahal undangan kegiatan ditujukan kepada PGRI dan lebih dari itu perjalanan ke luar negeri dibiyai dengan dana organisasi. Apakah memang tidak ada anggota PB PGRI yang mampu berkomunikasi berbahasa Inggris, sehingga tidak pantas untuk menghadiri kegiatan internasional di luar negeri? Di masa depan, Ketum PB PGRI harus berbagi kesempatan kepada Pengurus PGRI lainnya termasuk kepada Pengurus di tingkat Provinsi.
Di bawah kepemimpinan Prof Surya, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan UU Guru dan Dosen setelah melalui perjuangan panjang dan demonstras ribuan Guru depan DRR-RI Senayan di tahun 2005.
Di era Prof. Surya juga Mahkamah Konstitus mengabulkan Permohonan “JUDICIAL REVIEW” uji materi UU APBN terkait alokasi anggaran pendidikan yang belum mencapai “kewajiban konstitusional alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN ataupun APBD sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945” . MK mengabulkan Permohonan PGRI tersebut dan memerintahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal sebagaimana diperintahkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Dr. Andi Asrun SH menjadi pengacara PGRI untuk memperjuangkan anggaran pendidikan di MK tersebut.
Kemudian, di era Prof. Surya juga banyak dilakukan pembelaan perkara-perkara guru yang disampaikan ke PB PGRI. PB PGRI memfasilitasi gugatan 71 Kepala SD di PTUN Bandung pada tahun 2007 yang diberhentikan oleh Bupati Serang.
Di era Prof. Surya juga dikabulkan ‘dana sertifikasi untuk para guru”. Di bawah kepemimpinan Unifah sulit mencari prestasi besar seperti di era Prof. Surya. Dengan demikian, terlalu kecil untuk mensejajarkan UNIFAH dengan almarhum Prof. Surya.
PERJUANGAN PGRI di SULSEL
Sesunguhnya banyak yang telah dilakukan oleh Pengurus PGRI SULSEL untuk melakukan pembelaan terhadap guru dan memperjuangkan kepentingan pendidikan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Namun, kali ini perhatian tertuju pada kasus penganiyaan terhadap Guru SMK Negeri 2 Makassar, yaitu almarhum Drs. Dasrul, di bulan Agustus2016. PGRI SULSEL memberi perhatian besar terhadap kasus Pak Guru Dasrul, baik dari peristiwa penganiayaan sampai kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Gowa yang membawa kematian guru asal Sumatera Barat tersebut di bulan Oktober 2017. Terhadap kedua peristiwa tersebut, PGRI SULSEL mendapat bantuan hukum dari pengacara PGRI Dr. Andi Asrun SH, pengacara kelahiran Makassar pada tahun 1959.
Perkara yang monumental dari PGRI Provinsi SULSEL adalah ketika melakukan pembelaan terhadap Dasrul, seorang guru SMK Negeri 2 Makassar pada tahun 2017. Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan Prof. Wasir memfasilitasi menangani perkara ini. Penganiaya Guru Dasrul dihukum penjara.
Perjuangan PGRI Sulawesi Selatan berlanjut ke MK dengan memfasilitas Pak Dasrul bersama Bu Guru Hana dari SMA Pusaka Jakarta Timur untuk mengajukan Uji Materi UU Guru dan Dosen dan UU Perlindungan Anak ke MK. MK memerintahkan agar “Dewan Etik Guru” harus diberikan kesempatan memeriksa terlebih dahulu guru yang terkena kasus hukum sebalum diperiksa penyidik kepolisian. Prof. Wasir menjadi saksi ahli bersama Dr. Sudarto dalam kapasitas sebagai “Dewan Etik Guru” dan Widadi sebagai Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah.
REFORMASI PGRI
Menjelang Kongres PGRI Tahun 2019 di Jakarta, pada bulan Juli 2019, kita perlu merenung sejenak seraya memikirkan arah ke depan PGRI. Pada saat ini PGRI dihadapkan pada perjuangan untuk kesejahteraan guru honorer dan tenaga kependidikan serta beberapa persoalan stragegis di bidang pendidikan.
Persoalan paling terbaru adalah “ide Menko Puan Maharani untuk “impor guru” ke Indonesia yang didukung oleh UNIFAH, Ketum PB PGRI saat ini. Dukungan Unifah tersebut dapat dipastikan tidak melalui Keputuan Rapat Pleno PB PGRI. Tindakan sepihak ini memang sering terjadi. Pernyataan dukungan Unifah tersebut jelas menyakiti para pendidik di seluruh penjuru Indonesia. Juga menimbulkan kekecewaan, bagaimana mungkin PGRI sebagai organisasi profesi guru tidak membela kepentingan guru, tetapi juga mendukung kebijakan pemerintah yang sudah pasti mendapat perlawaanan dari dunia pendidikan. Oleh karena itu, UNIFAH memang tidak pantas lagi memimpin PGRI, sehingga tidak bisa dipilih kembali dalam Kongres PGRI bulan Juli nanti.
Ketum PB PGRI UNIFAH pun tidak memperlihatkan sikap membela secara konkrit terhadap nasib Guru Honorer/PTT yang secara umumnya mendapat “upah Rp 300 ribu per bulan”. Bahkan, UNIFAH juga tidak memperlihatkan simpati kepada ribuan guru honorer ketika melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta selama 3 hari. PRESIDEN TIDAK MENJUMPAI GURU HONORER, DEMIKIAN JUGA UNIFAH TIDAK MELIHAT MEREKA. Sikap seperti itu jelas bukan cerminan jiwa Pemimpin PGRI.
Di kalangan internal PB PGRI pun, gagasan reformasi digulirkan oleh beberapa Pengurus Besar PGRI. Di masa depan, tidak boleh lagi terjadi “one-women show”. Organisasi tidak boleh diurus berdasaran selera pribadi. Apa yang dipikirkan sendiri, kemudian dikerjakan tanpa keputusan Rapat Pleno PB PGRI. SIKAP KOLEKTIF KOLEGIAL TELAH DITINGGALKAN. Contoh adalah pembelian tanah hektaran di Palangkaraya tanpa konsultasi dan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pleno PB PGRI.
Sebagai organisasi besar seperti PGRI, seharusnya dikelola secara bijak dan demokratis, tetapi nyatanya beliau tidak pernah memberikan kesempatan pada pengurus PB yang lain untuk menyampaikan pendapatnya kalau ada rapat koordinasi nasional. Oleh karena itu jika organisasi ini masih diinginkan eksis dan solid, maka sangat tidak pantas lagi Unifa menjadi Ketum organisasi. Karena itu jangan pilih lagi Unifa dalam Kongres bulan Juli 2019
(ras)
sumber : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1004751549735232&id=100006011887021&sfnsn=mo
COMMENTS